Intimidasi Atasan: Melawan Budaya “Asal Bapak Senang” yang Membungkam Kritisnya Suara Guru

Di banyak ruang guru, ada sebuah hukum tak tertulis yang lebih ditakuti daripada regulasi menteri: “Jangan membantah kepala sekolah jika ingin kariermu tenang.” Fenomena ini dikenal dengan budaya “Asal Bapak Senang” (ABS). Sebuah mentalitas feodal yang perlahan tapi pasti membunuh daya kritis pendidik dan menjadikan sekolah bukan sebagai ruang diskusi, melainkan ruang instruksi yang satu arah.

Intimidasi terhadap guru tidak selalu berupa bentakan; ia sering hadir dalam bentuk yang lebih halus, namun mematikan kreativitas.

Wajah-Wajah Intimidasi di Sekolah

Bentuk intimidasi atasan terhadap guru sering kali bersembunyi di balik dalih “disiplin” atau “loyalitas organisasi”. Beberapa polanya meliputi:

1. Ancaman Mutasi atau Jam Mengajar: Guru yang kritis sering kali diancam akan dipindahkan ke sekolah yang lebih jauh atau diberikan jadwal mengajar yang tidak ideal.

2. Hambatan Administrasi: Penundaan tanda tangan penilaian kinerja (e-Kinerja) atau penghambatan pengurusan kenaikan pangkat sebagai “hukuman” atas sikap yang tidak sejalan.

3. Pengucilan Profesional: Guru yang berani bersuara tidak lagi dilibatkan dalam kepanitiaan strategis atau pelatihan-pelatihan penting, sehingga karier mereka stagnan.

Dampak Buruk: Sekolah Menjadi “Pabrik” Robot

Ketika budaya ABS mendominasi, sekolah kehilangan ruhnya sebagai lembaga intelektual.

• Inovasi Mati: Guru lebih memilih mengikuti cara lama yang aman daripada mencoba metode baru yang mungkin dikritik oleh atasan.

• Guru Menjadi Apatis: Suara guru yang dibungkam akan berubah menjadi sikap masa bodoh. “Yang penting datang, absen, dan pulang,” menjadi prinsip bertahan hidup.

• Siswa Menjadi Korban: Jika gurunya tidak berani bersuara kritis, bagaimana mungkin mereka bisa mengajarkan siswanya untuk berpikir kritis? Ketakutan guru akan menular pada iklim belajar di kelas.

Mengapa Budaya ABS Masih Bertahan?

Masalah ini berakar pada sistem penunjukan kepala sekolah yang terkadang masih kental dengan unsur politis atau kedekatan personal, bukan semata-mata karena kompetensi kepemimpinan. Hal ini menciptakan rasa “berkuasa penuh” bagi atasan dan rasa “berutang budi” atau “takut” bagi bawahan.

Melawan dengan Profesionalisme

Melawan intimidasi bukan berarti menjadi pembangkang tanpa alasan. Guru perlu memperkuat posisi mereka dengan cara:

• Penguasaan Regulasi: Guru harus paham hak-haknya yang dilindungi undang-undang. Pengetahuan tentang UU Guru dan Dosen serta Kode Etik adalah senjata utama melawan kebijakan atasan yang sewenang-wenang.

• Solidaritas Kolektif: Jangan berjuang sendiri. Suara satu guru mudah dipatahkan, namun suara kolektif dalam wadah seperti PGRI atau komunitas praktisi akan lebih sulit untuk diabaikan.

• Kepemimpinan Instruksional: Kepala sekolah harus disadarkan bahwa peran mereka adalah leader, bukan boss. Seorang pemimpin hebat justru merasa bangga jika stafnya memiliki pemikiran kritis yang bisa membangun sekolah.

Kesimpulan

Sekolah harus menjadi laboratorium demokrasi pertama bagi generasi muda. Jika di dalam ruang gurunya saja masih kental dengan praktik intimidasi dan budaya asal bapak senang, maka mimpi tentang “Merdeka Belajar” hanyalah isapan jempol.

Sudah saatnya kita mengakhiri era kepemimpinan tangan besi di sekolah. Mari dukung guru untuk kembali berani bersuara, berani mengkritik, dan berani berinovasi demi pendidikan yang lebih manusiawi.

slot gacor